SOAL TES SELEKSI PPK DAN PPS PEMILU 2024
SOAL TES SELEKSI PPK DAN PPS PEMILU 2024
1. Komposisi keanggotaan PPK sesuai dengan UU Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit:
A. 20 %
B. 30%
C. 40%
D. 50%
E. 60%
2. Dalam menjalankan tugasnya PPK bertanggungjawab kepada:
A. KPU Kab/Kota
B. KPU Propinsi
C. Bawaslu
D. Gubenur
E. Bupati
3. Apa Kepanjangan dari PPK:
A. Petugas pemungutan kecamatan
B. Panitia pemungutan kecamatan
C. Petugas pemilihan kecamatan
D. Panitia pemilihan kecamatan
E. Panitia pemilu kecamatan
4. DKPP yang merupakan penegak kode etik penyelenggaraan pemilihan umum singkatan dari:
A. Dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan umum
B. Dewan kehormatan pengawas pemilihan umum
C. Dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan
D. Dewan kehormatan penyangga pemilihan
E. Dewan kebijakan penyelenggara pemilihan
5. Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan, dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah..
A. DK Bawaslu
B. DK KPU
C. MK
D. DKPP
E. MKD
6. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam:
A. UU nomor 3 Tahun 2014
B. UU nomor 4 Tahun 2015
C. UU nomor 5 Tahun 2016
D. UU nomor 7 Tahun 2017
E. UU nomor 8 Tahun 2018
7. Kedudukan kantor KPU terletak di mana :
A. KPU berkedudukan diJakarta
B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
C. KPU berkantor di propinsi DKI Jakarta
D. KPU berkantor Bersama bawaslu di jakarta
E. KPU Pusat di Jakarta, KPU Propinsi disetiap propinsi, KPU Kab/Kota di kabupaten/kota masing-masing
8. Sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 pemilu dijadwalkan secara serentak pada:
A. 13 Februari 2024
B. 14 Februari 2024
C. 15 Februari 2024
D. 16 Februari 2024
E. 17 Februari 2024
9. Sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017, PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat ….. sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat….. setelah pemungutan suara:
A. 4 bulan dan 2 bulan
B. 5 bulan dan 2 bulan
C. 6 bulan dan 2 bulan
D. 7 bulan dan 1 bulan
E. 6 bulan dan 1 bulan
10. Sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 PPK berkewajiban kecuali:
A. Membantu KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilu
B. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kecamatan
C. Melaporkan hasil pemilihan tingkat kecamatan kepada pemerintah daerah
D. Membantu KPU kabupaten/kota dalam pemutahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
E. Melaksanakan kerajiban lain yang diberikan KPU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pasal yang mengatur tentang tahapan pemilu dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah:
A. Pasal 167
B. Pasal 172
C. Pasal 176
D. Pasal 178
E. Pasal 179
12. PPK sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu ditingkat:
A. Propinsi
B. Kabupaten
C. Kecamatan
D. Kelurahan
E. Desa
13. Dalam UU nomor 7 tahun 2017 dimaksud pelenggarakan pemilu adalah:
A. KPU
B. Bawaslu
C. KPU, Bawaslu
D. KPU, Bawaslu, KPI
E. KPU, Bawaslu, DKPP